MENIKAH PADA BULAN APIT: ANTARA TRADISI DAN SYAR’I

Oleh: Isral, S.HI.

 

Di kalangan mayoritas masyarakat muslim Bangka dan Belitung terdapat larangan melaksanakan akad nikah pada bulan di antara dua hari raya atau lebih populer dikenal dengan sebutan bulan apit. “Dak jadi” (Bahasa Bangka) dan “dak kuang” (Bahasa Belitung), begitu mereka membahasakan larangan ini. Hal yang mencemaskan adalah pelarangan ini hampir-hampir telah dimaknai sebagai haram. Artinya, pelarangan yang pada mulanya berada di ranah kebudayaan (tradisi) bergeser ke ranah agama (syar’i). Benarkah menikah pada bulan apit dilarang dalam Islam?

Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia (QS. Ar- Rum: 30) mengerti benar dengan kebutuhan manusia. Sebagai makhluk hidup manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, umpama binatang, dalam hal menyalurkan kebutuhan seksual. Binatang mungkin membutuhkan seks sepanjang waktu namun tidak dapat melakukannya tiap kali kebutuhan itu muncul. Mereka perlu menunggu betinanya untuk birahi terlebih dahulu. Sementara manusia dapat melakukannya kapanpun ia butuh. Sehingga terkesan menyalahi fitrah jika terdapat aturan yang melarang manusia untuk melakukan hubungan badan (jima’) dalam rentang waktu lama –satu bulan dalam kasus ini.

Larangan melakukan hubungan badan pada waktu-waktu tertentu memang ditemukan dalam Islam. Misalnya pada siang hari Bulan Ramadhan. Juga seperti yang dituliskan oleh Syekh Imam Abu Muhammad dalam kitab Qurratul ‘Uyun yang diantaranya adalah larangan berhubungan badan pada hari Sabtu. Ketika sahabat bertanya  tentang hari Sabtu, Rasulullah menjawab, “Hari Sabtu adalah hari penipuan”. Maksudnya, pada hari inilah peristiwa Darun Nadwah terjadi. Sebuah peristiwa yang berlangsung sekitar tahun ke 14 kenabian di mana diputuskan sebuah upaya pembunuhan terhadap Nabi SAW. dalam rapat yang dihadiri oleh Abu Jahal dan iblis dari Najd. Namun penting untuk dicatat, kitab terakhir yang kita sebutkan dinilai oleh beberapa kalangan banyak memuat hadits palsu.

Di luar larangan berhubungan badan dalam waktu singkat tersebut terdapat pula satu larangan menikah ketika sedang ihram yang bersumber dari hadits shahih: “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar” (HR. Muslim, at- Tirmidzi dan an- Nasa’i dari Utsman Bin Affan). Akan tetapi keharaman melaksanakan akad nikah dalam hadits ini tidak menyangkut hari melainkan keadaan berihram itu sendiri. Sehingga selama tidak melaksanakan ihram, baik dalam ibadah haji maupun umrah, seseorang tidak terlarang untuk menikah meskipun pada hari tasyri’, hari raya dan lain sebagainya.

Semua hari dipandang baik dalam Islam. Imam Malik mengatakan, “janganlah kalian menjauhi sebagian hari di dunia ini. Tatkala hendak melakukan sebagian pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan itu pada hari sesukamu. Sebab sebenarnya hari-hari itu semuanya milik Allah, tidak akan menimbulkan malapetaka dan tidak pula bisa membawa manfaat apapun”.

Hari-hari dalam bulan apit adalah hari-hari yang baik. Menikah pada bulan apit tidak akan membuat rezeki seret. Justru pernikahan adalah media untuk beroleh rezeki (QS. an- Nur: 31). Dan, kadar rezeki ditentukan oleh Allah (QS. asy- Syuura: 27), setelah manusia dengan etos sempurna berusaha memperolehnya.

Tidak tepat pula alasan bahwa jika pernikahan dilangsungkan pada bulan apit akan berujung pada perceraian. Perceraian lebih sering terjadi karena masing-masing pihak, suami/istri, alpa atau lalai terhadap kewajibannya. Sepanjang pasangan suami/istri menjalankan kewajibannya dan fokus kepada tujuan perkawinan, hampir-hampir sebuah keniscayaan, perceraian tidak akan menerpa sebuah institusi perkawinan manapun.

Tidak tepat pula alasan larangan menikah pada bulan apit sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang berangkat menunaikan ibadah haji pada bulan itu. Melaksanakan haji adalah ibadah. Menikah juga ibadah (pasal 2 KHI). Tidak ada satu ibadahpun yang lebih penting dari ibadah lain sehingga ketika salah satu ditunaikan oleh seseorang maka orang lain harus menghentikan yang lainnya.

Agaknya, alasan yang lebih terterima akal adalah soal konsumerisme dan pencitraan. Masyarakat kita cukup konsumtif dalam kesehariannya, terlebih lagi dalam menyikapi dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha). Pada dua hari raya ini mereka jadi pembelanja nomor wahid. Rupiah dihamburkan melebihi kebutuhan hingga menjadi minus pada bulan apit.  Sehingga, manakala akad nikah digelar pada bulan ini besar kemungkinan resepsinya akan berlangsung sederhana atau apa adanya. Jika begini, citra sebagai orang berada akan luntur, nama besar keluarga besar akan cemar. Ya, pernikahan dalam kebudayaan mutakhir kita telah menjelma semacam emblem sosial yang menentukan peringkat gengsi.

Di ranah kebudayaan konsumerisme merupakan gaya hidup, ia memperoleh pembenaran –paling tidak berdasarkan tesis John Naisbitt dalam Megatrends Asia. Namun di ranah agama ia jelas-jelas tertolak. Bukankah pemboros itu saudara para setan (QS. al- Isra’: 27)?[]

(Sumber: Bangka Pos, 7 Oktober 2011)

 

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH

Oleh: I s r a l, S.HI

Sekira medio 90-an, konon, di Pulau Belitung ada peraturan tentang pendistribusian zakat fitrah. Disebutkan dalam peraturan itu bahwa peruntukan zakat fitrah yang telah terkumpul pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai berikut: 50% didistribusikan kepada mustahiq, 30% didistribusikan kepada UPZ yang bersangkutan, dan sisanya 20% untuk Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ). Masa-masa peraturan itu dikeluarkan, Pulau Belitung belum mengalami pemekaran seperti saat ini sehingga di sana masih terdapat satu kabupaten. Seorang sahabat mengatakan, “itu peraturan zaman jahiliyah”.

Penulis sendiri hingga tulisan ini dibuat belum melihat peraturan itu. Hanya saja karena masih ada kecamatan yang menerapkan peraturan tersebut, terbersitlah niat untuk menyigi hal ini lebih jauh hingga terang benderang duduk perkaranya. Ada dua hal yang harus dilihat terlebih dahulu: mashraf zakat fitrah dan; waktu pendistribusian zakat fitrah.

Mashraf Zakat Fitrah

Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha’ tentang kepada siapa zakat fitrah itu disasarkan (mashraf). Pertama, kepada golongan yang disebutkan dalam Surat at- Taubah ayat 60, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Alasan kelompok ini karena kata al- shadaqat dalam ayat itu bersifat umum, maka hal itu mencakup semua bentuk zakat tak terkecuali zakat fitrah. Ulama dari kalangan Syafi’iyah memegang pendapat ini.

Kedua, zakat fitrah diberikan khusus kepada fakir dan miskin. Beberapa alasan kelompok ini adalah:

1. Hadits Rasulullah, “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa untuk menghapus kesalahan yang diakibatkan oleh perkataan dan perilaku yang tidak bermanfaat dan merupakan makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang membayar zakat sebelum pelaksanaan sholat ied, maka zakatnya diterima, dan barangsiapa yang membayarnya setelah melaksanakan sholat ied, maka ia termasuk sedekah biasa” (HR. Abu Dawud, Ibn Majah). Perhatikan kalimat, “merupakan makanan bagi orang-orang miskin” dalam hadits tersebut. Ini merupakan takhsish terhadap keberadaan Surat at- Taubah ayat 60.

2. Zakat fitrah termasuk jenis kaffarah (penebus kesalahan, dosa), sehingga wujudnya makanan yang diberikan kepada orang yang berhak, yaitu orang fakir dan orang miskin.

3. Surat at- Taubah ayat 60 secara khusus membicarakan tentang zakat mal jika berdasarkan kepada rangkaian ayat sebelum dan sesudahnya.

4. Kewajiban yang dibebankan oleh zakat fitrah dan zakat yang lain berbeda, begitu pula tujuan disyariatkannya. Sehingga tidak pantas memperlakukan kedua jenis zakat ini secara sama termasuk pendistribusiannya. Yusuf Qardawi menyebut ada beberapa ulama yang tergabung dalam kelompok kedua yang mengkhususkan distribusi zakat fitrah hanya kepada fakir dan miskin. Mereka adalah Muhammad Ibnu Rusyd, al Qurthubi, ulama-ulama dari madzhab Maliki, Ahmad bin Hambal, Ibnu Taymiyyah, Ibnul Qoyyim al Jauziyah, Imam Hadi, Qashim dan Imam Abu Thalib.

Dari dua pendapat tersebut, kelihatannya pendapat kedualah yang lebih kuat. Pendapat ini juga disetujui oleh al-Lajnah ad-Da’imah li al-Buhuts al’Ilmiyyah wa al-Ifta’ (Lembaga Tetap Pengkajian Ilmiah dan Penggodokan Fatwa). Ini semacam MUI-nya Saudi Arabia. Sementara itu UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tidak menyebut secara khusus kepada siapa zakat fitrah didistribusikan. Namun begitu, KMA No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 cukup memberi isyarat akan hal ini, “Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya menurut kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan” (Pasal 28 ayat (1) huruf b.

Waktu Pendistribusian

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas di atas, maka waktu pendistribusian zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan shalat ‘id. Begitu juga yang dapat disimpulkan dari hadits berikut, “Dari Ibnu Umar ra. ia mengatakan: “Rasulullah SAW. menfardhukan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas budak sahaya orang merdeka laki-laki wanita kecil dan besar dari kaum muslimin. Dan Nabi memerintahkan utk ditunaikan sebelum keluar orang-orang menuju shalat .” (HR. Bukhari).

Hampir semua fuqaha menyetujui bahwa waktu pendistribusian zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan shalat ‘id dan tidak ada pula yang menentang bahwa zakat fitrah yang didistribusikan sesudah shalat ‘id sama nilainya dengan sedekah biasa.

Kembali kepada peraturan yang ada di Pulau Belitung tadi. Pendistribusian model begitu jelas-jelas tidak ada dasar syar’i-nya. Zakat fitrah yang diuntukkan buat fakir dan miskin malah diberikan juga kepada UPZ dan BAZ. UPZ dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji No. D/291 Tahun 2000 disebutkan tidak bertugas mendayagunakan zakat. Sedangkan BAZ tidak berhak menerima dan menyimpan zakat fitrah walaupun di kemudian hari akan disalurkan menurut keinginan pemerintah yang membentuknya. Keinginan pemerintah itu misalnya: untuk membiayai MTQ/STQ, untuk biaya Safari Ramadhan dan lain sebagainya program mereka yang sekilas kelihatan benar. Jangankan program-program yang telah dibiayai oleh APBD seperti itu, untuk membangun masjid pun tidak diperbolehkan menggunakan zakat fitrah. Demikian fatwa al- Lajnah ad- Da’imah.

Menghadapi persoalan ini sejatinya diperlukan pengurus BAZ yang benar-benar mengerti hukum zakat dan benar-benar amanah serta kesiapan meletakkan ajaran Islam di atas wewenang pemerintah yang meng-SK-kan mereka. Sehingga tujuan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan kotor serta memberi makan orang miskin dapat dicapai. Wa Allah A’lam bi al-shawab.[]

Sumber: Bangka Pos, Tgl. 29 Agustus 2011

Photo: http://www.paranti1056.wordpress.com

PEREMPUAN PERLU TAHU

Oleh: Isral, S.HI.
Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Dendang

Buku Bianglala 3 Warna: Pengakuan Hidup Seorang Wanita tulisan Roxana adalah potret buram ketidakmengertian perempuan terhadap hukum. Hukum perkawinan dalam hal ini. Dikisahkan, Roxana atau Dayang, perempuan dalam buku itu, menikah dengan laki-laki yang dikenalkan oleh pacar sahabatnya. Pernikahan ini berjalan selama dua hari lantas berlalu begitu saja tanpa kejelasan: cerai tidak, tetap sebagai suami istri jamaknya juga tidak. Mereka sudah tidak saling peduli lagi.

Dalam pada itu seorang lelaki sahabat masa kecil abangnya datang meminangnya. Roxana menerima pinangan tersebut. Sehingga pernikahan keduanya berlangsung setelah status Roxana “disulap” menjadi perawan. Berselang beberapa hari, tanda-tanda yang tak elok mulai bermunculan dan keduanya bersetuju untuk mengakhiri pernikahan mereka. Namun alangkah terkejutnya Roxana dengan pilihan cara mengakhiri pernikahannya kali ini. Oleh Ardian, suaminya itu, bukan perceraian yang didaftarkannya ke pengadilan melainkan pembatalan perkawinan. Alasannya pasal 27 ayat (3) Undang-undang Perkawinan: “Seseorang dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. “Salah sangka” yang dimaksud adalah Ardian baru mengetahui bahwa Roxana masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain setelah pernikahan mereka berlangsung selama dua tahun.
Salahkah Ardian dengan pilihan cara mengakhiri perkawinan dan alasannya? Tentu saja tidak. Sebab, “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini” (pasal 9 UU Perkawinan). Roxanalah yang seharusnya mengetahui pasal ini sebelum secara resmi menerima pinangan Ardian. Roxanalah yang seharusnya dari awal mengurus perceraian dengan suaminya terdahulu. Dan perceraian yang syah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan). Jadi tidak cukup dengan pernyataan pada selembar surat bermaterai saja seperti pemahaman Roxana.
Roxana-dengan pemahaman seperti itu-tidak sendiri di negeri ini. Ada banyak perempuan yang menganggap perceraian syah apabila sudah dinyatakan di atas kertas bermaterai bahkan menganggap perceraian otomatis terjadi setelah suaminya pergi meninggalkannya. Sebagian dari mereka kemudian menikah lagi dengan sedikit sulap di sana-sini. Seandainya upaya menyulap gagal, mereka bersedia menikah di bawah tangan. Akibatnya yang dirugikan di belakang hari hanya dirinya dan anak-anaknya sedangkan lelaki tak akan terkena dampak apapun. Kelihatan tidak adil memang. Tetapi begitulah fakta yang mengapung di ranah sosial hari ini dan akan terus bertambah jumlahnya jika tidak ada upaya sadar untuk menenggelamkannya. Upaya sadar itu bisa berupa mengenalkan hukum perkawinan dan hak asasi perempuan dalam perkawinan kepada perempuan.
Di Indonesia terdapat dua aturan tentang hukum perkawinan. Pertama Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau biasa disebut Undang-undang Perkawinan. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan, kedua, Intsruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 atau dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, KHI hanya berlaku bagi kalangan muslim. Inilah fikih ala Indonesia.
Di dalam KHI terimplementasi dengan baik hak asasi perempuan dalam perkawinan. Hak-hak tersebut adalah: Hak untuk Menikah; Hak Menerima Penghasilan yang Diperlukan dari Suami; Hak Memperoleh Pemutusan Perkawinan; Hak Memperoleh Warisan dari Suami; Hak Memperoleh Kerahasiaan yang Ketat dari Suami; Hak Memperoleh Mahar/Maskawin; Hak Menuntut Monogami; Hak Menguasai Penuh Hartanya, dan; Hak Berdiam di Tempat Suaminya Tinggal.
Inilah beberapa hal yang perlu diketahui oleh perempuan dalam perkawinan selain banyak hal lainnya. Bukankah perempuan yang hebat adalah perempuan yang mengetahui banyak hal, bukannya yang memiliki banyak hal? Wa Allah A’lam bi al-shawab.[]

sumber: bangka pos, 10 juni 2011

sumber foto: moslemgaul.files.wordpress.com/2010/02/british_muslim_women.jpg&imgrefurl

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.